Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (selanjutnya akan disebut dengan RUU Minol) bertengger di nomor 14 dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas. Prolegnas Prioritas sendiri dimaksudkan sebagai cara DPR memprioritaskan wacana regulasi yang akan dibahas dan ditargetkan untuk diselesaikan dalam periode tertentu.

Untuk minol, maka ia direncanakan akan diselesaikan menjadi produk undang-undang maksimal di tahun 2019. Itu berarti, 2 tahun lagi kita akan mempunyai (ataupun tidak) sebuah undang-undang terkait minol.

Lalu mengapa Peminum Bijak menganggap RUU ini penting untuk ditolak?

Bagi kami, tidak hanya substansi “pelarangan” yang menjadi perhatian, ada dimensi toleransi serta edukasi bagi setiap orang memandang minuman beralkohol. Bukan karena kami peminum lalu kami serta merta menolak! Terlalu picik jika melihatnya demikian. Ada beberapa alasan substansial mengapa kami menolak.

Melarang Tapi Ada Pengecualian Merupakan Ketidakadilan Norma

Ya, RUU ini adalah langkah mundur. Mengapa demikian? Jika kita membaca seksama argumentasi baik di dalam Naskah Akademik dan pasal pelarangan di dalamnya maka punya potensi menciptakan kegaduhan baik secara individual maupun wilayah.

2

Konsep awal setiap orang dilarang memproduksi, mendistribusikan, mengonsumsi serta menyimpan minol bermula dari pendirian bahwa minol itu haram. Sadar bahwa logika halal haram tidak efektif maka argumentasi yang dibangun lewat pendekatan kesehatan, di mana banyak kasus kematian akibat mengonsumsi minuman oplosan.

Tidak hanya itu, pelarangan minol karena konsumsi minol juga erat kaitannya dengan kriminalitas. Ada argumentasi yang dibangun bahwa peminum itu kriminal. Mungkin mereka lupa dengan Jepang, Korea Selatan, dan Eropa yang mayoritas penduduknya peminum tapi maju serta produktif.

Jika kita melarang kemudian ada kebolehan situasi tertentu, bagi kami sungguh keanehan. Di tengah masalah lemahnya pengawasan dari Pemerintah terhadap minol, kita melarang penggunaan minol lalu di tempat lain membolehkan. Inikah keadilan? Bisa penuh penjara, bos!

Larangan ini punya sanksi pidana dan denda bagi semua pihak yang melanggarnya, termasuk konsumen. Bagaimana dengan daerah lain yang punya tradisi minum? Bagaimana dengan pilihan bebas individu atas tubuhnya, atas apa yang ia makan dan apa yang ia minum?

Di sisi lain, penegakan hukum sangat lemah. Sudah siapkah kita? Jika siap, maka tidak boleh kita berkeberatan jika nanti dihukum paling sedikit 3 bulan dan paling lama 2 tahun penjara kurungan.

3

Jangan-jangan, pelarangan minol akan dipakai oknum tertentu untuk memberi label kriminal bagi lainnya, selain sebutan kafir.

Dua alasan di atas merupakan alasan utama mengapa konsep larangan haruslah ditolak. Tetapi, bukan berarti menolak minol untuk diatur. Kita memang belum punya aturan setingkat undang-undang. Saat ini, minol baru diatur di level Peraturan Presiden dan peraturan lain di bawahnya.

Sejarah Membuktikan Pelarangan Hanyalah Menambah Masalah Baru

Telah banyak bukti yang menunjukkan dengan adanya pelarangan atas minol maka peredaran barang illegal justru meningkat, konsumsi oplosan semakin tinggi. Amerika Serikat, Inggris, Australia, India adalah sebagian kecil negara-negara di dunia yang merasakan dampak negatif pelarangan.

Di Indonesia sendiri, daerah yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Larangan Minol juga merasakan hal yang sama, misalnya Depok, Papua, dan Jawa Barat. Daerah-daerah tersebut penyumbang korban oplosan serta penyalahgunaan minol. Bahkan di Papua sendiri, menurut informasi,  marak penggunaan infus sebagai pengganti minol. Timika bahkan menjadi basis peredaran narkoba. Ini juga masalah!

Menurut kami, regulasi yang sudah ada sekarang itulah yang harus lebih ditegakkan. Tidak gampang untuk bisa memproduksi, menjual dan mengonsumsi. Karena lemahnya pengawasan dan penindakan maka peredaran minol menjadi tidak tentu arah.

Lucunya, negara malah mengambil keuntungan dari minol lewat target cukai sebesar Rp6,5 triliun untuk 2018. Target ini bahkan meningkat dari tahun sebelumnya.

Sudah sewajarnya sistem pengawasan dan pengendalian minol benar-benar dilaksanakan sehingga ada rasa aman bagi konsumen manapun dalam menikmati minol, baik yang berasal dari industri modern maupun produksi skala kecil (minol tradisional).

Membangun Kesadaran Komunitas dan Pengendalian Sebagai Jalan Tengah

Pertanggungjawaban atas pilihan adalah mutlak. Selagi manusia itu waras, tidak ada keinginan untuk merusak dirinya sendiri. Itu mengapa ada rambu/ etika di mana ada batasan bagi penikmat alkohol.

Batasan tersebut bisa usia, volume, tempat, dan cara. Bagian inilah yang penting untuk disentuh. Bagaimana komunitas (masyarakat) menjadi pengingat akan rambu-rambu tersebut. Belum 21+ sebisa mungkin jangan konsumsi alkohol, berkendara jangan mengonsumsi alkohol adalah contoh sederhana bagaimana kita membangun kesadaran itu.

Komunitas punya potensi besar menjadi solusi bagi budaya (ataupun kebiasaan) mengonsumsi minol. Mengapa? Karena minol itu fakta hidup. Minol hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakatlah yang berkepentingan dalam membantu pemerintah terkait pengendalian terlebih soal oplosan.

Masyarakat harus lebih berani untuk saling mengingatkan, bukan menghakimi. Mempertebal keimanan juga tidak berarti kita dengan gampang menilai orang lain. Kesadaran datangnya dari pengetahuan. Saling berbagi pengetahuan, itu yang terbaik.

 

—————————————————————————————————————————————–

Ingin agar tulisan opini dan pemikiran kamu kami tayangkan? Segera kirimkan ke : peminumbijak@gmail.com. Setiap tulisan yang masuk akan dimoderasi terlebih dahulu oleh tim Peminum Bijak.