Sebuah minuman beralkohol (minol) dan minuman keras (miras) kini tidak bisa ditemukan secara bebas di pasaran. Kamu hanya bisa mendapatkannya pada tempat-tempat yang telah diatur oleh negara.

Minuman beralkohol golongan B, C maupun yang memiliki kadar rendah seperti golongan A, tidak bisa ditemukan dengan mudah di toko-toko kecil atau waralaba. Dengan peraturan yang jelas, kini seluruh minuman beralkohol sudah memiliki tempat jualnya masing-masing.

Jika sekarang kamu merasakan sulitnya menemukan minol, hal tersebut tidak berlaku pada masa sebelum berlakunya aturan terkait pengendalian dan pengawasan minol di negara ini. Bahkan hingga saat ini, tercatat sudah terjadi tiga kali perubahan peraturan yang mengatur hal tersebut.

Apa saja perubahan aturan yang dimaksud?

  1. Keppres No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
    Peraturan yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 31 Januari 1997 ini mengatur minol golongan A (kadar 1-5 persen) boleh beredar cukup bebas asalkan tidak berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, tempat ibadah atau tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah daerah. Sedangkan minol golongan B, C boleh beredar di kawasan tertentu seperti bar, hotel, restoran dan tempat yang telah ditentukan kepala daerah. Namun, Keppres ini berhasil ditolak MA akibat desakan banyak pihak seperti FPI (Front Pembela Islam)
  2. Keppres No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
    Keppres ini mulai menempatkan minol sebagai ‘Barang dalam Pengawasan’. Sejak ditandatanganinya Keppres ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka mulailah muncul 147 Peraturan Daerah yang melarang dan membatasi penjualan minol golongan A, B dan C. Peraturan ini masih berlaku hingga saat ini.
  3. Permendag No.20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
    Sebagai bentuk aturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden yang telah ada sebelumnya, Peraturan Menteri Perdagangan hadir di tahun 2014. Peraturan ini ditandatangani pada 11 April 2014 oleh M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan saat itu.

    Peraturan ini mengatur lebih rinci terkait pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Bahkan terlampir pula Pakta Integritas yang turut menjadi bentuk kesepakatan kepatuhan para produsen dan penjual.

  4. Permendag No.6 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
    Selain Keppres 74/2013 dan Permendag 20/2014, peraturan dalam Permendag 6/2015 juga masih berlaku hingga saat ini. Namun, satu poin perubahan terjadi pada peraturan ini. Permendag 6/2015 resmi diterapkan sejak 16 April 2015.

    Perubahan yang sangat terasa dari adanya peraturan ini adalah kamu tidak lagi bisa menemukan berbagai minuman beralkohol golongan A di minimarket atau toko pengecer lainnya. Penjualan minol tersebut hanya boleh dilakukan pada supermarket maupun hypermarket.

kronologi aturan minol di Indonesia-01

Hingga saat ini pemerintah dan DPR masih berunding tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol. Pemerintah menganggap bahwa minol di Indonesia sudah selayaknya ditiadakan secara total, guna menghindari bentuk-bentuk tindakan kriminal yang mungkin terjadi.

Padahal, sejak diberlakukannya aturan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di berbagai daerah, tingkat kematian masyarakat akan konsumsi minuman keras oplosan semakin tinggi. Lalu apakah melarang adalah solusi yang efektif?

Lagipula, kejahatan dimulai dari niat dan bukan dari minuman beralkohol, bukan? Bagaimana pendapat kamu?